Pinky Saptandari, Staf Ahli Kementerian Pemberdayaan Perempuan

’’Tetaplah Bangga pada Bangsa dan Negara Sendiri’’


Penampilannya luwes, bersahaja, dan tutur bahasanya lembut. Tapi, ia berani melontarkan kritik tajam untuk masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Itulah sosok Pinky Saptandari yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Pemberdayaan PerempuanRepublik Indonesia. Apa pendapatnya tentang perempuan Indonesia yang berada di luar negeri sebagai domestic worker?

Sebutan pahlawan devisa bagi para tenaga kerja Indonesia yang mengais rejeki ke luar negeri begitu berarti bagi Pinky Saptandari. Ibu dua anak ini tak ingin julukan itu hanya sekedar manis di bibir saja tanpa langkah konkrit semua pihak untuk melindungi kepentingan para domestic worker alias PRT (pekerja rumah tangga) yang kerap menjadi korban eksploitasi ini.

’’Semua orang bilang TKI, termasuk TKW itu pahlawan devisa. Gubernur Jawa Timur Imam Utomo juga bilang begitu. Tapi wujud konkritnya apa? Apa hanya sekedar diucapkan? Yang seperti itu yang menurut saya harus ada kerjasama semua pihak, banyak hal perlu dibenahi, karena ini merupakan tanggungjawab kita bersama,’’ tegasnya saat ditemui di kantor Dewan Kota jalan Diponegoro Surabaya.

Menurut Pinky, pembenahan ini meliputi seluruh aspek pengiriman tenaga kerja Indonesia. Dan ini membutuhkan peran berbagai pihak mulai di tingkat kelurahan, kabupaten, kota provinsi, pemerintah, sampai pihak-pihak yang menjadi tempat tujuan para tenaga kerja (naker).

Prihatin

’’Kasihan lho mereka-mereka ini (TKI, Red). Di satu sisi dia disebut pahlawan devisa, tapi di sisi lain mereka diperlakukan seperti sapi perahan,’’ ujar Pinky dengan logat Suroboyoannya yang kental.

Keprihatinan Pinky ini tertuju pada nasib naker yang memrihatinkan di luar negeri. Para naker ilegal yang dipulangkan secara paksa termasuk para perempuan yang mengalami nasib mengenaskan akibat siksaan Sang Majikan atau pelecehan seksual membuat semua pihak harus segera bertindak. Sayangnya, peran nota kesepahaman antara dua negara juga belum maksimal. Padahal baru nota kesepahaman antara Indonesia–Malaysia yang telah disepakati. Itu pun belum sepenuhnya melindungi kepentingan tenaga kerja kita di Malaysia. Peraturan tenaga kerja yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia pun dianggap beberapa kalangan tak memuaskan.

Untuk itu pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan kita dengan Pusat Studi Wanita Malaysia saat ini sedang melakukan kajian. Kajian yang berkelanjutan. Kemudian, kajian tentang berbagai persoalan tenaga kerja kedua belah pihak yang kerap timbul ini di publikasikan dalam workshop di tingkat negara.

’’Nanti semua pihak yang berkepentingan dengan ketenagakerjaan itu diundang untuk mendengarkan hasil kajian tersebut. Langkah ini diharapkan bisa menjadi rekomendasi untuk dibuatnya kebijakan baru termasuk dalam perubahan nota kesepahaman antara kedua negara,’’ papar tokoh perempuan asal Surabaya ini.

Tujuannya tak lain adalah untuk melindungi kepentingan warga Negara masing-masing. Selain itu, juga untuk menguatkan bargaining position naker kita di mata negara lain. ’’Kalau Filipina bisa membuat bargaining position-nya kuat, kenapa kita tidak bisa?’’ sahutnya berapi-api.

Harus Cukup Bekal

Perhatian pemerintah terhadap pengusaha PJTKI nakal juga diperlukan. Setidaknya, pemerintah harus menindak tegas para PJTKI yang tidak sesuai aturan, terutama PJTKI yang terbukti mengirim tenaga kerja secara ilegal.

’’Walaupun resmi ternyata tidak semua PJTKI memberikan hak-haknya, memberikan informasi yang lengkap dan mendidik para TKW dengan bekal yang cukup. Baik technical skill maupun sosial skill seperti masalah hukum, bahasa, dan kultur negara lain. Padahal itu perlu!’’ seru wanita yang punya hobi melukis ini.

Saat ini Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan Menteri Pendidikan Nasional sedang mendesain suatu sistem yang akan dijadikan standar bagi pengusaha PJTKI.

’’Standar ini nantinya juga berguna dalam penentuan akreditasi PJTKI setiap tahun yang segera ditetapkan oleh pemerintah. Dan sanksi yang diberlakukan pun sangat tegas agar membuat jera. Yaitu, berupa pencabutan ijin usaha bagi PJTKI yang tidak melaksanakannya,’’ sambung Pinky.

’’Kemarin di Medan saya temukan ada 14 anak yang bisa dibebaskan dari trafficking. Nah, untuk memulangkan mereka ke tempat asalnya ini kan seharusnya biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Makanya, harus ada alokasi dana Pemerintah Daerah yang dipersiapkan untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini.’’

Bank Minded

Munculnya calo dan pungli di sekeliling para naker utamanya setelah kembali ke Indonesia juga harus segera ditangani. Sejak mereka mendaftar menjadi TKW, di Bandara Soekarno - Hatta hingga kembali ke tempat asal mereka.

Menurut Pinky, persoalan ini juga terkait dengan pemberdayaan dan kemandirian tenaga kerja itu sendiri. Para naker terutama TKW harus memiliki strategi untuk melindungi dirinya sekaligus mengamankan uangnya dari calo dan pungli.

’’Saya suka pada sebuah lembaga yang mengajarkan kepada TKW untuk bank minded. Gaji dibayar lewat bank. Dan, ketika mereka pulang pun tidak membawa banyak uang, secukupnya saja. Ini kan menguntungkan mereka, karena sumber pemerasan itu tidak ada,’’ terang ibu yang masih tampak cantik diusianya yang ke-47 ini.

’’Mata rantai praktik pungli dan calo ini harus diblokir. Dan upaya ini telah kita mulai sesuai Instruksi Menteri bahwa pemulangan tenaga kerja itu harus didampingi oleh dinas tenaga kerja,’’ tuturnya.

Peran masyarakat pun juga dibutuhkan. Terutama untuk mengubah stigma yang memandang rendah para TKW. Sebab, cara pandang seperti itu malah membuat para TKW jadi bertindak semaunya bahkan kehilangan rasa nasionalismenya.

’’Saya sangat jengkel dengan sikap pramugari pesawat yang cenderung meremehkan para TKW. Tapi, bagaimanapun saya berpesan kepada para TKW yang sudah lama di negeri orang ini agar tetap bangga pada bangsa dan negaranya sendiri.’’



Kemandirian

Pinky Saptandari sejak dulu dikenal sebagai tokoh kritis yang berani bersuara tentang berbagai persoalan. Seperti masalah perkotaan, gender, dunia kampus, anak jalanan, bahkan pemerintahan yang menyangkut kepentingan banyak pihak. Ia juga dikenal sebagai sosok yang jujur, mandiri, dan mendukung prinsip demokrasi.

Pinky juga tak segan mengulurkan tangan kepada siapa pun yang membutuhkan. Baik berupa pemikiran maupun tenaga ia tuangkan melalui aktivitas sosial yang dilakukannya sebagai Sekjen Dewan Kota Surabaya. Ia kerap membantu orang-orang kurang mampu dengan menggelar acara atau menggalang dana dari anggota Dewan Kota untuk membiayai aktivitas sosial tersebut. Ia pun rela untuk merogoh koceknya bagi yang membutuhkan. Bahkan, ia mau banting tulang demi membiayai aktivitasnya ini. Dan ia mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya.

’’Bagi saya itu bukan masalah. Karena saya melakukannya dengan ikhlas, senang hati, dan tanpa beban. Apalagi sejak kecil saya memang suka cari uang. Making some money untuk membiayai aktivitas sosial saya,” ungkap tokoh perempuan yang ramah ini.

Sikapnya itu ia turunkan pada kedua putranya sejak kecil. Ketika anak pertamanya masih kelas 4 SD, ia berani membawa adiknya yang sedang sakit ke rumah sakit tanpa bantuan orang tuanya. Bahkan, meski dirinya berkecukupan, anak-anaknya tak segan menjadi loper koran ataupun waitress sekedar untuk menimba pengalaman.

Bagi Pinky, kemandirian adalah tanggung jawab setiap orang. Tak peduli pria atau wanita. ’’Posisi pria dan wanita bagi saya itu setara. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Dan rumah tangga adalah kerjasama antara dua belah pihak semacam simbiosis mutualisme. Jadi, segalanya harus dirundingkan bersama. Kuncinya adalah komunikasi,’’ tuturnya seraya tersenyum. [NUY HARBIS]



Biodata :

Nama : Pinky Saptandari
TTL : Surabaya, 26 Mei 1958
Anak : dua putra
Pendidikan : 1984 Sarjana jurusan Sosiologi Unair Surabaya
1992 Studi Perempuan dan Pembangunan di Leiden, Netherland
1994 S2 jurusan Antropologi UI
Karir : Staf pengajar FISIP Unair Surabaya [1985 – sekarang]
Sekjen Dewan Kota [2002 – sekarang ]
Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan 2005 – sekarang